Perkembangan bisnis digital membuat semakin banyak orang memperoleh penghasilan dengan berjualan melalui marketplace. Di sisi lain, saat ini, aktivitas tersebut juga tidak lepas dari kewajiban perpajakan. Bagi pengusaha yang masih bingung memahami mekanisme pemungutan pajak toko online, konsultan pajak Tangerang Selatan sangat layak dipertimbangkan.
Pajak Marketplace Mulai Berlaku, Konsultan Pajak Tangerang Selatan Siap Bantu Berbagai Kebutuhan WP
Seperti masyarakat Indonesia ketahui, mulai 1 Agustus 2026, pemerintah memberlakukan pajak toko online. Setidaknya ada empat marketplace yang telah pemerintah tunjuk untuk mulai melakukan pemungutan PPh Pasal 22. Khususnya atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui platform mereka.
Keempat marketplace tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Kebijakan ini merupakan implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025. Aturan pajak marketplace menjadi perhatian karena mekanisme pembayaran PPh bagi pedagang online relatif berbeda. Melalui PMK 37/2025, marketplace yang ditunjuk berperan sebagai pihak lain yang memungut, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 22.
PPh Pasal 22 Marketplace Sebesar 0,5 Persen
Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace adalah 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet yang tercantum dalam dokumen tagihan. Dasar pengenaan tersebut tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Namun, penting dipahami bahwa ketentuan ini bukan menciptakan jenis pajak baru. Inilah yang kerap jadi salah kaprah, konsultan pajak Tangerang Selatan bisa membantu meluruskan. DJP menjelaskan bahwa PMK 37/2025 mengubah mekanisme pemungutan. Terutama dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi dipungut melalui marketplace.
Pemerintah tetap memberikan ketentuan khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Pedagang dengan kondisi tersebut tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sepanjang memenuhi persyaratan administratif. Termasuk menyampaikan surat pernyataan omzet sesuai ketentuan.
Hal yang juga perlu diperhatikan adalah batas Rp500 tersebut tidak dihitung hanya berdasarkan satu toko online. Berdasarkan penjelasan DJP, peredaran bruto mencakup keseluruhan toko online maupun toko offline milik Wajib Pajak Orang Pribadi.
Mengapa Konsultan Pajak Dibutuhkan Seller?
Perubahan mekanisme pajak marketplace dapat membuat pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian terhadap administrasi keuangan dan perpajakannya. Hal ini terutama relevan bagi seller yang memiliki beberapa toko. Selain itu, mereka yang mungkin menjual melalui marketplace sekaligus toko offline, atau memiliki omzet mulai mendekati batas Rp4.8 M.
Melalui konsultan pajak Tangerang Selatan, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan unatuk memahami kewajiban perpajakan. Sambil memudahkan peninjauan dokumen atau omzet serta mengetahui perlakuan PPh yang sesuai dengan kondisi bisnis.
Konsultasi dapat membantu seller menghindari kesalahan dalam memahami pemungutan PPh Pasal 22. Terlebih, aturan pajak marketplace tidak hanya berkaitan dengan besarnya potongan. Tetapi juga menyangkut status Wajib Pajak, omzet, surat pernyataan dan pelaporan pajak.
Bagi pebisnis di Tangerang Selatan dan sekitarnya yang butuh pendampingan pajak marketplace, Konsultan Pajak Yanuarius Halim, S.Psi, BKP BSD jawabannya. Sebagai konsultan pajak Tangerang Selatan terpercaya, kami siap membantu memahami dan menangani kebutuhan perpajakan sesuai kondisi usaha. Alamatnya di Co Living Zena at the Mozia BSD City, Jalan Lingkar Botanika Selatan Blok M1 No. 6, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang, Banten 15331. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-1089-8133.