Download Pedoman Berekspresi Online

Posted Posted by kalamkata in featured, kalamkata     Comments 23 comments
Feb
20

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (Pasal 28F, UUD 1945 Indonesia, Amandemen ke-2)

Memetakan Kebijakan Media di Indonesia « Rekomendasi / Baru « Downloads

AttributeValue
VersionBahasa Indonesia / CIPG, Manchester University, Hivos, Ford
Date postedNovember 28, 2013
Downloaded569 times
CategoriesRekomendasi / Baru, Riset / Data

Description

Tujuan penelitian ini adalah menelaah kebijakan media di Indonesia dan mengkaji dampaknya terhadap berbagai bentuk media dan warga negara serta hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan hak mereka atas media. Dalam penelitian ini, hak semacam itu mengacu pada hak untuk mengakses infrastruktur media, mengakses informasi yang terpercaya dan konten yang berkualitas, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan media.

Sejumlah temuan penting dalam penelitian ini dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara historis, Reformasi 1998 merupakan titik balik dan dianggap sebagai landasan utama dalam upaya memastikan hak-hak warga negara atas media. Setelah itu, muncul
amandemen UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999 yang menjamin hak atas informasi dan media bagi warga. Dua kebijakan pasca-reformasi menjadi kerangka hukum dan peraturan media, yaitu UU Pers No. 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002. Secara normatif, kedua peraturan tersebut telah berada di jalur yang benar: keduanya telah menjamin prasyarat dasar bagi warga negara untuk menjalankan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Meski begitu, implementasinya punya kisah berbeda.

2. Kebijakan media gagal meregulasi media sebagai sebuah industri. Kebijakan yang ada tidak mampu mengatur prinsip ekonomi yang diterapkan oleh media. Media lebih digerakkan oleh logika dan kepentingan pasar, karena para pembuat kebijakan dan pemerintah gagal mengatur batasan praktik yang tegas antara monopoli dan oligopoli. Tiadanya kebijakan yang secara khusus mempertimbangkan aspek komersial industri
media dan mengatur aktivitasnya, menjadi salah satu faktor yang memungkinkan ekspansi industri yang pesat. Meskipun UU Penyiaran No. 32/2002 telah memuat sejumlah batasan (Pasal 18) dan melarang kepemilikan silang, namun Peraturan
Pemerintah No. 50/2005 gagal mendukung kebijakan tersebut. Di masa mendatang, kebijakan media perlu meletakkan (dan memperlakukan) industri media dalam sektor khusus, dengan pertimbangan bahwa industri ini mempergunakan sumber daya milik publik, sehingga tidak seharusnya diberi kebebasan untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Kuncinya adalah menyadari bahwa industri media massa harus dipisahkan dengan industri lainnya, karena dampak yang ditimbulkan tidak dapat dihitung dengan kalkulasi ekonomis yang rasional.

3. Sebagian besar dampak dan aksesibilitas warga atas media dipengaruhi oleh kebijakan yang mengatur hal-hal non-media. Contohnya, UU Informasi dan Teknologi Informatika (ITE) No. 11/2008, UU Pornografi No. 44/2008, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Kebijakan-kebijakan ini biasanya didasari pemikiran tentang moralitas publik serta memuat definisi aturan yang tidak jelas dan tegas. Oleh karena itu, masyarakat dan pekerja media selalu menghadapi resiko dikriminalisasi dan dituduh atas upaya pencemaran nama baik. Penggunaan pasal karet ini juga merupakan cara paling mudah untuk membungkam opini publik. Opini publik tidak hanya terhambat karena sejumlah kebijakan, namun juga oleh agenda media itu sendiri. Sensor secara internal dan kepentingan para pemilik media muncul sebagai cara pengaturan agenda yang nyata, dan dapat mengancam keberadaan ranah publik yang terbuka.

4. Implementasi sistem siaran berjaringan tetap menjadi faktor utama dalam mendemokratisasi sistem penyiaran. Dengan begitu, merevisi UU Penyiaran akan menjadi ujian penting bagi semua pihak terkait. Begitu pula dengan penerapannya. Kegagalan implementasi akan menyebabkan homogenisasi media dan merusak prinsip keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan. Sistem tersebut dipandang
sebagai ancaman bagi industri dan penerapannya tidak pernah tegas, baik oleh pemerintah maupun industri. Hasilnya, stasiun TV yang berbasis di Jakarta telah memperluas jangkauan dan mendominasi di atas kanal TV dan penyiaran lokal.

5. Dalam kaitannya dengan kegagalan penerapan sistem siaran berjaringan, penyiaran swasta telah mendominasi dunia penyiaran dan merupakan pilihan utama, bahkan satu-satunya, dalam media televisi. Dalam situasi yang ideal, penyiaran publik (TVRI dan RRI) akan mewujudkan perannya dalam menyediakan konten yang netral dan bebas iklan, sehingga dapat memberikan sebuah alternatif bagi publik. Meski begitu,
kondisi penyiaran publik memburuk di saat sebenarnya warga membutuhkan TVRI dan RRI untuk memainkan peran yang lebih besar. Kedua entitas tersebut diabaikan oleh banyak pemangku kepentingan, dan pada saat yang bersamaan terjebak dalam masalah kelembagaan tanpa ada tanda-tanda transformasi internal. Inilah permasalahan yang harus diselesaikan karena ada kebutuhan mendesak untuk
merevitaslisasi penyiaran publik di Indonesia.

6. Meskipun menjadi penentu dalam upaya mencerdaskan publik melalui media, para regulator tidak berada dalam posisi yang kuat untuk mengatur media. Institusi-institusi utama yang terlibat adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kondisi saat ini telah mencapai level kegagalan institusional, karena industri telah mampu mengalahkan regulasi yang peraturan yang dibuat oleh para regulator. Aspek krusial lainnya adalah tiadanya koordinasi antara kebijakan yang ada dengan hak serta
kewajibannya yang saling tumpang tindih. Kesadaran publik untuk mengawasi konten juga merupakan prasyarat demi meningkatkan kualitas media. Tanpa partisipasi publik, regulator harus berusaha sendirian dalam melawan dominasi industri media; untuk memperbaiki situasi ini, kemelekan media harus ditingkatkan.

7. Seperti yang jelas terlihat sepanjang sejarah perkembangan media di Indonesia, kebijakan media hanya bisa bereaksi terhadap perubahan yang diciptakan oleh inovasi teknologi dalam masyarakat. Konvergensi dan digitalisasi akan menjadi ujian berikutnya. Perkembangan teknologi terkini sangat menjanjikan adanya, bahkan akan mengubah, pemanfaatan media. Digitalisasi akan memberi banyak kesempatan dengan
membuka kanal-kanal baru. Hal ini akan menciptakan kesempatan baru bagi kalangan media untuk berkontribusi dalam menyediakan beragam konten. Namun, sebuah
roadmap dan alokasi kanal yang jelas sangat diperlukan untuk mencegah adanya monopoli media (medium) baru. Di masa mendatang, praktisi media akan terbagi menjadi dua peran: penyedia konten dan penyedia jaringan. Kedua peran tersebut akan sangat bergantung pada penggunaan broadband dan Internet-protocol. Namun, kita harus menunggu sejauh apa kesempatan ini akan digunakan secara maksimal.

8. Internet tetap terbuka terhadap inovasi-inovasi baru, khususnya inovasi yang dapat memicu dampak sosial. Penggunaan media sosial dan media arus utama yang
bercampur dan saling terkait telah menyebabkan produksi berita dan penetapan agenda menjadi lebih sulit diprediksi. Karakter web 2.0 yang interaktif mampu membuka saluran-saluran baru bagi publik untuk memberi tekanan mengenai sejumlah isu.
Dalam konteks Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Internet adalah alat yang sangat efektif untuk menggerakkan dan memobilisasi opini publik saat ini. Pertanyaannya adalah apakah Internet harus diatur lebih lanjut? Dengan karakternya yang selalu tumbuh dan berkembang, bisa jadi Internet akan steril secara total dari segala bentuk regulasi. Aturan tidak boleh hanya dibuat oleh negara, tetapi juga disetujui oleh para
penggunanya yang harus menemukan konsensus dalam berbagai hal, termasuk mengenai penggunaan media sosial dan praktik jurnalisme warga.

9. Saat ini, warga Indonesia yang selalu terhubung dengan Internet jumlahnya sedikit, namun signifikan. Sisanya masih terjebak dalam ruang kosong (blank spots) yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Mereka hanya memiliki akses terbatas terhadap media dan infrstrukturnya. Akses terhadap media utama masih dinikmati secara terbatas oleh penduduk Jawa dan wilayah lain dengan ekonomi kuat. Sayangnya, permintaan pasar masih menjadi penggerak paling efektif dalam membuka akses media. Kebijakan yang memberikan rangsangan sangat diperlukan untuk mempercepat perkembangan infrastruktur media oleh pemerintah dan menstimulasi industri (lokal) untuk, terutama, membangun pasar baru bagi Internet, seraya mendorong adanya kompetisi yang sehat. Pemerintah harus merangsang pertumbuhan
ISP dan NAP lokal sehingga mampu memperkecil jurang digital.
Ringkasnya, semakin kita mengamati dengan seksama ranah media saat ini, semakin kita akan melihat pentingnya kebijakan media. Kemajuan dan keterpurukan hak-hak warga atas media
sangat bergantung pada sifatnya. Meskipun begitu, ranah publik sebenarnya sangatlah terbuka untuk keterlibatan publik yang aktif. Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa hak-hak warga
atas media bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan, namun justru harus diperjuangkan.

Jika ada broken link atau materi di atas ada yang tidak bisa didownload, silakan email support[at]kalamkata.com atau support[at]ictwatch.com.

23 Comments to “Download Pedoman Berekspresi Online”