Download Pedoman Berekspresi Online

Posted Posted by kalamkata in featured, kalamkata     Comments 23 comments
Feb
20

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (Pasal 28F, UUD 1945 Indonesia, Amandemen ke-2)

Peta Tata Kelola Konten Online Indonesia « Riset / Data « Downloads

AttributeValue
VersionBahasa Indonesia / Article 19 dan ICT Watch
Date postedNovember 28, 2013
Downloaded750 times
CategoriesRiset / Data, Rekomendasi / Baru

Description

Dalam laporan ini, ARTICLE 19 dan ICT Watch mengeksplorasi tren dan tantangan kunci di Indonesia terkait hak atas kebebasan berekspresi – hak untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan ide dalam segala bentuknya di internet. Laporan ini menawarkan cara-cara untuk menghadapi tantangan
tersebut yang sesuai dengan standar internasional kebebasan
berekspresi.Laporan ini juga bertujuan untuk mendukung dan mendorong perdebatan di Indonesia mengenai kebebasan internet dan berkontribusi untuk pengembangan strategi komprehensif terkait isu ini.

Menyusul berakhirnya Orde Baru pada 1998, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam memajukan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi. Reformasi sebagai masa transisi setelah pemerintahan Suharto
telah semakin dikenal dan membuka pintu untuk peningkatan kebebasan pers dan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi seperti saat ini – sebuah negara dengan salah satu populasi online terbesar di dunia. Indonesia telah menjadi garda depan debat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat regional dan internasional. Sebagai ekonomi terbesar di
Asia Tenggara, pendekatan Indonesia terhadap kebebasan TIK tidak hanya akan berdampak besar terhadap penegakan hak-hak di tingkat domestik, namun juga akan berpengaruh signifikan terhadap arah pembangunan TIK di negara-negara
lainnya di Asia Tenggara.

Meningkatnya penggunaan internet dan telepon genggam di Indonesia seiring pula dengan meningkatnya upaya pemerintah untuk mengatur pemanfaatan TIK tersebut.Seiring dengan semakin kuatnya partai-partai politik konservatif dalam beberapa tahun terakhir, perwakilan-perwakilan ini di parlemen melakukan upaya-upaya yang lebih ketat untuk meregulasi media dan internet atas nama menjunjung tinggi moral.

Saat ini, ancaman paling signifikan terhadap kebebasan berekspresi online di Indonesia berasal dari implementasi UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah menjadi instrument pertama dan utama untuk meregulasi konten dunia maya (cyber) di Indonesia dan seringkali digunakan, bersama dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap individu yang mengeluarkan opini kritis di internet.

Ancaman lain terhadap kebebasan TIK berasal dari undang-undang yang bertujuan untuk melindungi moral masyarakat. Berbagai undang-undang termasuk UU ITE dan UU No.44/2008 tentang Pornografi melarang penyebaran konten yang mengandung elemen “pornografi”. Menyusul adanya skandal video seks yang melibatkan penyanyi pop ternama Indonesia di tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meningkatkan upaya-upaya untuk memblokir akses terhadap website pornografi. Kampanye pemblokiran ini awalnya dilakukan sebelum bulan Ramadhan, namun upaya untuk memfilter website dalam jangka panjang (yaitu memblokir situs yang mengandung konten terlarang) telah dimulai dan dipromosikan.

Laporan ini juga membahas mengenai penggunaan undang-undang lain seperti penodaan/penistaan atau pencemaran nama baik untuk menghambat ekspresi opini secara online. Misalnya, salah satu kasus pencemaran nama baik secara online yang paling terkenal adalah diadilinya seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang mengkritik layanan sebuah rumah sakit dengan menggunakan alamat email pribadinya. Undang-undang pencemaran nama baik juga digunakan terhadap pengguna Facebook yang diadili karena “menodai Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW” dalam sebuah grup diskusi tentang ateisme di sebuah situs media sosial.

Meskipun tidak ada standard kewajiban yang cukup jelas untuk menyaring konten internet di Indonesia, program-program penyaring konten online pemerintah maupun swasta telah diluncurkan dan Pemerintah juga telah mendorong penyedia jasa internet (ISP) dan perusahaan internet lainnya untuk menggunakan jasa ini. Perantara (intermediari) seperti Google juga telah diminta lembaga pemerintah untuk menghapus konten yang dianggap ‘tidak layak’ dan ‘menyinggung’; sementara perusahaan video blogging dan online seperti Wordpress dan YouTube juga diketahui telah menghapus konten yang dianggap tidak layak oleh pemerintah.

Penyensoran informasi dan opini di internet tidak terbatas pada undang-undang yang ada saja. Pemerintah Indonesia juga telah membuat sejumlah RUU yang jika disetujui akan berdampak besar pada kebebasan berekspresi online. Secara khusus, terdapat kekhawatiran bahwa RUU Kejahatan Internet/Cybercrime dan RUU Konvergensi Telematika akan dapat digunakan pemerintah untuk mengontrol ketat konten dan informasi online yang dihasilkan oleh masyarakat.

Hak atas kebebasan berekspresi hanya dapat ditegakkan jika tersedia akses internet dan bandwidth dengan kualitas yang cukup serta kemampuan teknologi informasi (TI) yang mumpuni. Laporan ini karenanyajuga membahas mengenai
kebijakan Indonesia terkait aksesinternet, broadband dan inklusi digital.

Ringkasan Rekomendasi:
- UU ITE harus diamandemen agar sesuai dengan standar kebebasan berekspresi internasional;
- Seluruh regulasi konten termasuk pornografi, penyebaran kebencian dan penistaan, harus ditinjau ulang agar sesuai dengan standar kebebasan berekspresi internasional. Secara khusus, Indonesia harus mendekriminalisasi penistaan dan merevisi pelarangan pengobaran kebencian (incitement to hatred);
- Pemerintah harus membatalkan seluruh ketentuan terkait penghujatan dan penodaan agama secara menyeluruh;
- Pemerintah harus membatalkan tuntutan pidana terhadap para pengguna online yang dituntut di bawah undang-undang yang terlalu restriktif dan luas, khususnya yang terkait dengan pencemaran nama baik dan pornografi; tersebut dibahas di parlemen. Kedua rancangan tersebut harus ditinjau dalam hal kesesuaiannya dengan standar kebebasan berekspresi
internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang melanggar standar tersebut harus dihapuskan;
- Blogger dan jurnalis warga (citizen journalist) tidak boleh diregulasi secara khusus;
- Blogger dan jurnalis warga harus mendapatkan perlindungan untuk sumber (source protection);
- Pemerintah harus menyelesaikan tantangan-tantangan struktural dalam kebijakan inklusi digital;
- Pemerintah harus menjalankan upaya berkesinambungan untuk memastikan tersedianya layanan broadband universal di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah terpencil.

Jika ada broken link atau materi di atas ada yang tidak bisa didownload, silakan email support[at]kalamkata.com atau support[at]ictwatch.com.

23 Comments to “Download Pedoman Berekspresi Online”