Download Pedoman Berekspresi Online

Posted Posted by kalamkata in featured, kalamkata     Comments 23 comments
Feb
20

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (Pasal 28F, UUD 1945 Indonesia, Amandemen ke-2)

Hak Blogger (Hak untuk Blogging) « Aktivisme Informasi « Downloads

AttributeValue
VersionBahasa Indonesia / Article 19
Date postedNovember 28, 2013
Downloaded491 times
CategoriesAktivisme Informasi, Rekomendasi / Baru

Description

Pada naskah kebijakan ini, ARTICLE 19 mengusulkan sejumlah rekomendasi bagi pelaku dan pembuat kebijakan negara mengenai apa yang harus dilakukan untuk mempromosikan dan melindungi hak para blogger di tingkat domestik maupun internasional. Rekomendasi ini juga memberikan saran praktis kepada para blogger mengenai hak mereka dan menjelaskan bagaimana – dan dalam situasi seperti apa – blogger dapat meminta keistimewaan (privileges) dan perlindungan yang amat vital, seperti jurnalis tradisional, untuk menjaga integritas kerja
mereka.

Sejalan dengan banyak aspek lainnya di kehidupan modern, internet telah mentransformasi cara kita berkomunikasi satu
sama lain. Sebelum internet, sumber utama informasi adalah media cetak dan penyiaran, namun sekarang internet telah
memungkinkan siapapun untuk mempublikasikan ide, opini mereka dan informasi ke seluruh dunia. Secara khusus,
blogging dan media sosial kini menyaingi surat kabar dan televisi sebagai sumber berita dan informasi dominan. Sangat
wajar pula bahwa perkembangan ini juga akhirnya memicu pertanyaan mengenai definisi ‘jurnalisme’ dan ‘media’ pada
abad digital. Fenomena ini juga memicu pertanyaan sulit mengenai bagaimana aktivitas blogger dan ‘jurnalis warga’
dapat dipertemukan dengan model regulasi media yang ada saat ini.

ARTICLE 19 berpandangan bahwa kini bukan lagi masanya mendefinisikan jurnalisme dan jurnalis sebagai suatu
referensi dari badan pelatihan yang diakui, atau afiliasi dengan suatu entitas berita atau badan profesional. Sebaliknya,
ARTICLE 19 meyakini bahwa definisi jurnalisme harus fungsional. Artinya, jurnalisme adalah suatu aktivitas yang dapat
dilakukan oleh siapapun. Karenanya, ARTICLE 19 berpendapat bahwa hukum hak asasi manusia internasional harus
melindungi blogger sebagaimana hukum tersebut melindungi jurnalis. Paper kebijakan ini karenanya membahas beberapa
isu kunci yang dapat dihadapi blogger, yaitu: perizinan, registrasi nama asli (vs anonimitas), akreditasi, perlindungan
sumber, perlindungan dari kekerasan, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etis, serta memberikan cara untuk
menangani isu-isu tersebut.

Rekomendasi kunci
- Standar hukum yang relevan harus merefleksikan fakta bahwa ‘jurnalisme’ mencakup penyebaran informasi dan ide kepada masyarakat dengan cara komunikasi apapun. Karenanya, jurnalisme merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapapun.
- Definisi istilah ‘jurnalis’ dalam hukum domestik harus luas, sehingga mencakup setiap individu atau badan hukum yang secara berkala atau profesional terlibat dalam pengumpulan dan penyebaran informasi kepada publik dengan cara komunikasi massa apapun.
- Blogger tidak dapat diharuskan untuk mendapatkan perizinan agar dapat menulis blog.
- Blogger tidak dapat diharuskan untuk mendaftar kepada pemerintah atau lembaga resmi lainnya. Skema akreditasi harus memenuhi standar-standar kebebasan berekspresi internasional dan harus memastikan bahwa:
— Seluruh pendaftar, termasuk blogger, yang memenuhi persyaratan minimal yang dinyatakan dalam undang-undang harus diberikan kartu fasilitasi ‘pers’ secara otomatis;
— Kartu pers hanya boleh diminta untuk mendapatkan akses kepada suatu acara atau bangunan yang terdapat kebutuhan yang jelas untuk membatasi orang karena keterbatasan ruangan atau potensi gangguan;
— Persyaratan untuk mendapatkan kartu pers harus didasarkan pada kepentingan publik secara keseluruhan dan tidak mempertimbangkan hal-hal seperti afiliasi dengan asosiasi profesional ataupun gelar di bidang jurnalisme.
- Komentator hukum, termasuk blogger, harus diizinkan menggunakan media sosial dari ruang pengadilan jika suatu proses pengaduan (hearing) terbuka bagi publik.
- Selama masih terlibat dalam aktivitas jurnalistik, blogger harus dapat menggunakan hak untuk melindungi sumber mereka.
- Permintaan untuk mengungkap sumber harus dibatasi ketat untuk kasus-kasus yang sangat serius. Pengungkapan sumber harus disetujui hanya oleh hakim independen dengan cara yang adil dan pengaduan publik (public hearing) dan pengajuan banding kepada lembaga imparsial harus dimungkinkan atas suatu keputusan hakim.
- Otoritas negara harus menjamin keselamatan blogger dengan menggunakan berbagai upaya, termasuk pelarangan kejahatan terhadap kebebasan berekspresi dalam hukum domestik.
- Negara harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi blogger dan individu lain yang terlibat secara aktif dalam komunitas online ketika mereka mengetahui atau harus mengetahui adanya ancaman yang nyata dan di depan mata terhadap nyawa seorang blogger yang diketahui sebagai akibat dari tindak pidana oleh pihak ketiga;
- Otoritas negara harus melakukan penyelidikan independen, cepat dan efektif terhadap ancaman atau kekerasan terhadap blogger atau individu lain yang terlibat dalam aktivitas jurnalistik online.
- Undang-undang yang mengatur tanggung jawab blogger, termasuk undang-undang pencemaran nama baik, penghasutan kebencian dan pelanggaran terkait hak bicara lainnya harus sesuai dengan standar-standar kebebasan berekspresi internasional.
- Sebagai peraturan umum, blogger tidak dapat diminta bertanggung jawab atas komentar yang dibuat oleh pihak
ketiga di blog mereka dalam kondisi di mana blogger yang bersangkutan tidak mengintervensi atau memodifikasi
komentar tersebut.
- Untuk beberapa jenis konten, seperti konten yang bersifat mencemarkan nama baik atau melanggar hak cipta, harus dipertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan ‘notice-and-notice’ dimana blogger diharuskan untuk menyampaikan komplain kepada pembuat pernyataan asli yang dipermasalahkan, tanpa menghapus materi yang bersangkutan begitu dilakukan pemberitahuan.
- Istilah ‘tugas dan tanggung jawab’ dalam Pasal 19 ICCPR dan Pasal 10 Konvensi Eropa harus ditafsirkan secara fleksibel untuk mempertimbangkan situasi khusus dari blogger yang sedang dibahas.
- Blogger tidak boleh dipaksa untuk mematuhi kode etik atau kode perilaku (code of conduct) yang dikembangkan media tradisional dan tidak boleh dipaksa atau diberikan insentif untuk bergabung dengan badan swa-regulasi (self-regulatory body) untuk media tradisional.
- Blogger dapat memutuskan untuk mengikuti standar-standar etika media tradisional atas persetujuannya sendiri. Blogger juga dapat mengembangkan kode praktik mereka (code of practice) baik untuk blog mereka sendiri maupun untuk asosiasi di mana mereka bergabung secara sukarela. Sistem resolusi sengketa alternatif juga harus didorong.
- Ketika blogger menghasilkan suatu karya untuk surat kabar tradisional, karya tersebut berada di bawah kontroleditorial surat kabar yang bersangkutan, dan terikat dengan standar-standar etika jurnalis.

Jika ada broken link atau materi di atas ada yang tidak bisa didownload, silakan email support[at]kalamkata.com atau support[at]ictwatch.com.

23 Comments to “Download Pedoman Berekspresi Online”